 |
| PARIPURNA : Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Pati, Selasa (20/8). |
KOTA – Tujuh dari delapan fraksi di DPRD Pati
menyampaikan pendapatnya sebagai tanggapan atas penyampaian Bupati Pati
Haryanto, tentang Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 pada rapat paripurna
sebelumnya.
Diketahui, dalam rapat paripurna yang beragenda “penyampaian
pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2019” tersebut, turut hadir Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful
Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, beserta para kepala OPD yang dihelat di
gedung DPRD Pati, Selasa (20/8) pagi.
Berikut rangkuman pendapat umum masing-masing
fraksi. Pertama dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakili oleh Endah Sri
Wahyuningati. “Terdapat delapan poin tanggapan FPG. Di antaranya yaitu mengenai
target pajak hiburan yang meningkat, semula Rp 645 juta menjadi Rp 700 juta.
Apa ini sudah termasuk pajak dari karaoke yang sekarang masih banyak di beberapa
tempat?," tanya Endah.
Hal lain yang disoroti FPG ialah mengenai target
pajak restoran yang meningkat drastis, semula Rp 2,6 miliar menjadi Rp 4,5
miliar. Menurut FPG, pajak restoran sangat besar potensinya dan kemungkinan
bisa lebih dioptimalkan. FPG meminta untuk menghitung ulang target yang
ditetapkan. Apakah masih bisa dioptimalkan lagi, mengingat banyak potensi
restoran baru di wilayah Pati.
“Poin lain yang menjadi perhatian adalah, mengenai
masih rendahnya bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru
Wiyata Bhakti (GWB) yang tersebar di wilayah Pati. Kami meminta penjelasan
kepada Bupati Pati terkait hal ini,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi PDIP yang diwakili Noto
Subianto menyampaikan beberapa tanggapan, terdapat tiga poin pendapat umum yang
disampaikan Noto, satu di antarnya yaitu dorongan untuk memetakan
daerah-daerah yang perlu diberikan program pembuatan sumber air bersih baik
untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian. Hal ini terkait musim
kemarau yang mengakibatkan kekeringan di sebagian wilayah Kabupaten Pati.
Sementara dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang
diwakili Sunandar menyampaikan empat poin pendapat umum. Diantaranya yaitu
apresiasi terhadap bertambahnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 32,8
miliar.
"Dengan penambahan ini kami berharap
pembangunan sektor penting merupakan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Pati,
baik sektor pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Poin lain yang
menjadi perhatian ialah mengenai adanya pengurangan pendapatan hibah dana BOS
(Bantuan Operasional Sekolah) Satuan Pendidikan Dasar Negeri 2019 sebesar Rp
1,9 miliar,” jelasnya.
Kemudian, dari Fraksi Partai Hanura (FPH) yang
diwakili Warsiti menyampaikan pendapat umum, yakni FPH menerima Raperda
perubahan APBD 2019 dan mengajak semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat
membahas ke tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sementara itu dari Fraksi Partai Nasdem (FPN) yang
diwakili Muhammad Said menyampaikan, secara umum, FPN mengapresiasi peningkatan
proyeksi pendapatan daerah yang signifikan, yakni dari Rp 2,75 triliun pada
APBD murni menjadi Rp 2,83 triliun pada Perubahan APBD. Namun, pihaknya tetap
mendorong Pemkab Pati untuk meningkatkan kinerja.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pati terus
meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah melalui eksplorasi potensi wilayah yang ada untuk dijadikan tempat
wisata serta usaha lain yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat," ucapnya.
Selanjutnya, Fraksi PKS yang diwakili Muhammad
Karmijan, menyampaikan lima poin pendapat umum. Di antaranya, Fraksi PKS
menyoroti persoalan pembagian kapitasi pada masing-masing Puskesmas di
Kabupaten Pati yang dinilai tidak merata.
Pihaknya mendorong Pemkab Pati untuk menata kembali
hal ini agar lebih adil. Fraksi PKS juga menyorot persoalan terkait seringnya
terjadi kekurangan stok blangko E-KTP.
Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat umum
adalah Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Noor Laila. Terdapat empat poin
yang ia sampaikan. Dua di antaranya ialah apresiasi terhadap peningkatan PAD
dan gejolak yang terjadi di kalangan petani garam akibat meningkatnya impor
garam. Fraksi Gerindra meminta Pemkab Pati memberi penjelasan terkait impor
garam yang dimotori CV ASL (Anugrah Sinar Laut).
"Garam impor sangat mengancam petani lokal.
Harga garam turun tajam bahkan tidak laku dijual. Ironisnya investor yang
mendatangkan garam impor atas nama CV ASL justru mendapat reward dari Pemkab
Pati. Mohon penjelasannya," ujar Noor Laila.
Rapat paripurna ditutup setelah Fraksi Gerindra
menyampaikan pendapat umum. Sementara itu, Fraksi PKB tidak menyampaikan
pendapat umum pada rapat tersebut. [Fadil]