 |
| Bupati Pati Haryanto di dampingi Sekda Haryono saat rapat koordinasi terkait bencana alam |
Kota - Bupati Pati Haryanto mengimbau segenap jajarannya untuk cepat tanggap melakukan antisipasi dan penanganan banjir. "Terlebih ketika banjir sudah terjadi, sekalipun misalnya skalanya kecil dan hanya sebentar, OPD terkait harus hadir secara fisik dan melakukan tindakan", tegas Bupati Pati Haryanto saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tanggap Bencana Alam Banjir di Ruang Joyo Kusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Selasa (7/1).
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekda Suharyono, dan perwakilan beberapa instansi terkait. Diantaranya BPBD, Dinsos, DPUTR, Dislutkan, Dinkes, Dispermasdes, Tagana, dan PMI.
Ia pun berharap agar sekecil apa pun banjir agar jangan dikecilkan dan diabaikan. "Jangan berpikir bahwa banjir bandang hanya sebentar, sudah biasa, lalu kita biarkan. Kalau kita tidak hadir di sana dan bertindak, kita akan dijauhi masyarakat," imbuh Haryanto.
Ia pun menambahkan, kehadiran secara fisik diperlukan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa aparatur negara tidak abai.
"Saya minta Camat sebagai perpanjangan tangan bupati untuk aktif terjun ke lapangan ketika terjadi banjir di wilayahnya. Bagaimanapun, kita harus melakukan tindakan. Paling pertama adalah penyelamatan warga. Kalau sudah dipastikan tidak ada korban, baru lakukan langkah berikutnya," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Haryanto juga menguraikan enam langkah antisipasi dan penanggulangan banjir.
"Pertama, menginventarisasi alat berat. Sehingga, ketika diperlukan bisa langsung diterjunkan", tutur suami Musus Indarnani ini.
Berikutnya ialah menginventarisasi titik-titik yang sering terjadi banjir bandang.
Terkait hal ini, ia menyampaikan, banjir bandang di beberapa wilayah terjadi akibat luapan sungai.
"Adapun sungai meluap karena alirannya tidak bisa tuntas oleh sebab sampah yang menggunung. Maka nanti kita buat edaran. Perbup dipertegas lagi, agar masing-masing desa membuat sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Di Desa Cebolek itu sudah ada sanksi bayar denda Rp 1 juta. Ada Perdesnya. Namun demikian masyarakat tidak jera," jelasnya.
Langkah ketiga, lanjut Haryanto, ialah menginventarisasi korban. Hal ini sekaligus untuk memetakan proporsi penyaluran bantuan.
"Kalau sesuai protap, bantuan logistik lengkap, diperlukan jika sampai ada yang mengungsi atau terendam sampai beberapa hari", imbuhnya.
Namun demikian, Haryanto menegaskan, pihaknya memiliki saluran bantuan yang lebih luwes, di antaranya PMI.
"Nanti bisa saja dari Dinsos berkoordinasi dengan PMI atau BPBD. Biar ringan. Jadi kalau membantu bareng-bareng. Kalau masih kurang kita ada Baznas," paparnya.
Langkah keempat, lanjutnya, ialah antisipasi jika ada gedung sekolah terkena banjir.
Ia mengatakan, jika banjir terjadi ketika masa aktif belajar-mengajar, pihak sekolah harus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Disdik.
"Nanti kegiatan belajar dialihkan ke tempat yang tidak membahayakan," jelasnya.
Langkah kelima, menurut Bupati, berkaitan dengan kesehatan.
Haryanto menegaskan, karena air banjir berpotensi menimbulkan penyakit, Dinkes dan instansi terkait harus aktif turun ke lapangan dan menggelar bakti sosial.
Keenam, Haryanto berpesan pada Humas Setda untuk juga menyebarluaskan langkah dan tindakan Pemkab dalam menangani banjir.
Menurutnya, hal ini untuk mengimbangi informasi banjir yang beredar di media sosial. Sebab, lanjutnya, kebanyakan yang tersebarluas di medsos adalah kejadian sebelum ada penanganan.
Haryanto juga meminta agar ada pula upaya untuk mengimbangi informasi yang tidak benar / hoaks terkait banjir yang ada di medsos.
"Seperti kemarin ada hoaks banjir bandang di Tayu, berantai di media sosial. Padahal itu setelah ditelusuri kejadiannya di Jawa Barat. Kalau kita tidak aktif meluruskan maka berita yang tidak benar yang akan merajalela," tandasnya. (fn1 /FN /ph)