Pati, Kota - Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pati menggelar aksi penolakan disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Senin (12/10).
“Kita melihatnya terlalu terburu-buru, padahal kita saat ini dihadapkan pada pandemi. Namun dari DPR seolah bermain kucing-kucingan dengan mengesahkannya,” kata Perwakilan PMII Pati, Ahmad Sauqi Mubarok.
Ia melanjutkan, ada empat poin tuntutan dalam aksi yang melibatkan puluhan massa tersebut. Pertama, demonstan menghendaki penundaan pemberlakuan UU Cipta Kerja karena masih banyak pasal-pasal yang krusial.
Kedua, mendesak DPRD Pati untuk melayangkan surat kepada presiden, agar tidak terburu-buru menandatangani UU tersebut, dan segera mengeluarkan PERPPU.
Ketiga, pihaknya mengecam keras tindakan represif aparat keamanan terhadap pendemo UU Cipta Kerja di sejumlah daerah. Dan terakhir, mahasiswa Patimendukung penuh dan mengawal PM PMII dalam melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
“Untuk itu kami ingin DPRD Pati, bersama PMII dan Aliansi Bem dialog bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin didampingi Wakil Ketua I Joni Kurnianto mengaku mengapresiasi suara mahasiswa dalam dialog yang digelar secara lesehan di depan kantor DPRD Pati.
“UU Cipta Kerja ini menjadi domain pusat bukan oleh DPR kabupaten. Kami mendukung, kami mengapresiasi mahasiswa dan tuntutan ini akan kami sampaikan,” terangnya.