 |
| Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah dan pengurus saat melakukan Rakorda di hotel Candi (7/3/21) |
Semarang - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Demokrat Jawa Tengah di Grand Hotel Candi Semarang, mulai Hari Jumat-Minggu (05-07/03/2021). Sepakat tolak KLB abal-abal Deli Serdang.
Sebagaimana di ketahui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat, dinilai peserta rapat Rakorda Demokrat Jateng Cacat syarat, yaitu, tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai Demokrat.
Menurut Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti, dilakukan Rakorda sebagai bentuk dan upaya untuk menindaklanjuti atas dugaan, tindak perebutan pimpinan tertinggi di dalam partai berwarna biru itu.
"Rakorda Demokrat kali ini diikuti 35 DPC kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah. Dalam Rakorda, tidak ada satupun ketua DPC yang menyetujui KLB, semuanya menolak, Pasalnya tindakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang di lakukan oleh kelompok tidak bertanggungjawab tersebut telah di anggap mengobok-obok kedaulatan Partai Demokrat. Yang mana selama ini selalu terjaga konsistensinya dan solid dalam menjaga marwah solidaritas Partai," ungkapnya.
Rinto juga menambahkan, bahwa Partai Demokrat pernah menjadi kiblat tonggak kepemimpinan bangsa, yaitu pada tahun 2004-2009 mengantarkan SBY sebagai presiden, selama dua periode.
" Bukan hanya itu, Partai berwarna biru tersebut juga pernah menjadi kiblat dan sebagai pemegang tonggak kepemimpinan bangsa Indonesia, di kancah politik Pilpres tahun 2004-2009. Kemudian di periode kedua lebih tepatnya di tahun 2009-2014, Partai Demokrat kembali lagi memperlihatkan taring dan eksistensi nya dengan mampu meraih tongkat tertinggi di kancah politik (Pilpres) pada masa itu 2009-2014," lanjutnya.
Ada beberapa kesimpulan Rakorda Demokrat Jawa Tengah, yaitu kesatu, KLB Deli Serdang ilegal, saat KLB, 35 DPC Demokrat tidak ada satupun yang hadir, setia kepada AHY selaku ketua umum partai, bertekad melawan gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), Meminta Kemenkumham Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan apapun yang di hasilkan oleh Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang. (Wr-pth).