KLB Ditolak Menkumham, Kader dan Pengurus DPC Demokrat Pati Cukur Gundul

KLB Ditolak Menkumham, Kader dan Pengurus DPC Demokrat Pati Cukur Gundul

Rabu, 31 Maret 2021, Maret 31, 2021

 

Ketua DPC Demokrat Pati, saat mencukur salah satu kader di kantor DPC Pati

Pati - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Kader Demokrat Pati, tunaikan nazar cukur gundul setelah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) menolak kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko. 


Cukur gundul di lakukan kader sebagai bentuk penolakan KLB tersebut, Mereka bersyukur lantaran pemerintah tidak mengesahkan KLB yang sering disebut abal-abal itu. 


Saat dimintai keterangan, Ketua DPC Demokrat Pati, Joni Kurnianto mengemukakan, bahwa sebelumnya memang ada beberapa kader yang berujar akan mencukur gundul rambutnya apabila KLB Moeldoko ditolak oleh KemenkumHAM. Karena penolakan sudah dilakukan oleh Yasonna Laoly, mereka langsung mencukur gundul rambutnya.


"Saya yang mencukur gundul. Ada beberapa. Sebagai janji mereka, kalau KLB ditolak, mereka akan cukur gundul. Alhamdulillah sudah terlaksana," katanya, Kamis (1/4/2021). 


Joni menambahkan, sejak awal pihaknya sudah yakin bahwa pemerintah tidak akan mengesahkan KLB versi Moeldoko tersebut. Tetapi Karena ada manuver dari kubu Moeldoko, pihaknya pun sempat khawatir. 


"Tetapi setelah mendengar pidato dari Pak Yasonna Laoly, alhamdulillah kami Menkumham masih berlaku adil dan sesuai dengan haris hukum," terangnya. 


Dirinya juga menganggap bahwa KLB abal-abal itu tidak memenuhi syarat. Selain melawan terhadap undang-undang partai politik, KLB itu juga tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan okeh Menkumham pada mei 2020 lalu. 


Selama Partai Demokrat dihantam badai KLB Moeldoko tersebut, pihaknya juga mengaku mendapatkan dukungan dari partai lain. Semuanya saling menguatkan dan meyakinkan bahwa badai segera berlalu. 


"Berbagai dukungan terus mengalir hingga saat ini kebenaran sudah terlihat. KLB Moeldoko harus menerima apa yang terjadi, karena inilah negara hukum," tegasnya. (Pth)

TerPopuler