 |
| Ketua DPC Partai Demokrat Pati Joni Kurnianto menerima SK dari DPP bertempat di Wisma Proklamasi Jakarta. |
Pati - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pati terima SK kepengurusan baru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Penyerahan SK tersebut di terima ketua DPC Pati Joni Kurnianto, di Wisma Proklamasi Jakarta. bersamaan dengan 21 DPC Kabupaten dan Kota wilayah Jawa Tengah.
Ketua DPC Demokrat Pati Joni Kurnianto mengemukakan, diterima SK kepengurusan yang baru merupakan suatu momentum untuk menata kembali struktur kepengurusan pada tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Itu dimaksudkan untuk menyikapi apa yang diintruksikan oleh pimpinan DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Joni juga menyampaikan bahwa, Dia selaku pimpinan DPC akan segera menguatkan struktur organisasi partai dengan meningkatkan kinerja melalui program-program yang berkaitan dengan masyarakat langsung.
"Segera kuatkan semua organisasi dan struktur kinerja partai. Ada 21 PAC dan 406 ranting. Kepengurusan sudah ada tinggal evaluasi dan pemantapan," jelas Joni Kurnianto.
Lebih lanjut Joni mengungkapkan, partainya sendiri sudah bergerak aktif peduli dengan masyarakat sesuai perintah dan intruksi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Partai Demokrat tidak perlu menunggu waktu menjelang pemilu. Kami sudah jauh-jauh hari sudah bergerak turun ke masyarakat. Anggota dewan mulai dilantik 2019 langsung melakukan kerja-kerja untuk melayani masyarakat di berbagai bidang," jelas pria yang juga menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Pati ini.
Penyerahan SK Definitif ini diwakili Wasekjen oleh Ibu Andi Timo, dan beberapa pengurus pusat lainnya. Penandatanganan pakta integritas oleh 21 DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah dihadapan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khoiron.
"Seluruh Ketua DPC Partai Demokrat segera melakukan penataan terhadap Struktur Partai Demokrat mulai dari tingkat DPAC ( Kecamatan) sampai Tingkat Ranting (Desa/ Kelurahan) secara tuntas dan solid sehingga siap tempur dalam menghadapi dan Memenangkan Pemilu serentak tahun 2024, baik Pemilu legilatif, Pilpres maupun Pilkada," paparnya.