 |
| Anggota DPR-RI Sudewo saat dimintai keterangan pada acara tasyakuran anaknya masuk taruna Akpol di Rumah Kediaman Desa Slungkep, Kayen, Senin (26/12/22). |
Pati-Banyaknya masyarakat yang mendorong supaya Sudewo ikut kompetisi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, Sudewo, dengan santai memberi jawaban terima kasih atas dukungan masyarakat. Baginya, yang terpenting saat ini adalah berupaya maksimal untuk membantu masyarakat melalui program pemerintah dan menjalankan tugas dan kewajibannya selaku anggota DPR-RI.
Sudewo beranggapan bahwa, perioritas kegiatan yang dia lakukan saat ini yaitu memberikan solusi terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan melalui program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti bedah rumah, Pembangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) dan program lain.
"Saya sangat berterima kasih pada masyarakat yang Gandrung (suka) pada saya, Pilkada masih lama dua tahun lagi, yang terpenting saat ini adalah berupaya semaksimal untuk dapat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat." Jelas Sudewo, saat ditemui awak media disela-sela tasyakuran anaknya diterima menjadi taruna Akpol, di rumah kediamannya, Senin (26/12/22).
Pria yang berperawakan santai dan sederhana ini juga menyampaikan, bahwa konsentrasinya saat ini adalah memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota DPR-RI.
Dalam kesempatan yang sama,
Anggota DPR RI Sudewo mengatakan jika kebijakan zero odol (Over Dimensi Over Load) untuk kendaraan truk yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (kemenhub) belum sepenuhnya siap.
Bahkan Sudewo menilai jika pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik bagi para pemilik Odol ini. Sehingga, tidak heran apabila kebijakan zoro odol masih menjadi polemik.
”Yang perlu diperhatikan adalah dampak dari Zero Odol ini. Otomatis jumlah kendaraan akan bertambah lebih banyak sehingga bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas,” ungkap Sudewo.
Kemudian dampak lainnya, lanjut Sudewo, saat ini kondisi kebutuhan pokok tengah naik. Hal ini karena biaya angkut barang yang sebagian besar menggunakan truk Odol itu juga mengalami kenaikan. Sementara daya beli masyarakat rendah
”Maka penertiban truk odol ini harus dipertimbangkan secara matang, supaya segala dampak yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan menyelesaikan masalah odol, tetapi justru menimbulkan persoalan yang lebih besar,” tegasnya.
Pihaknya pun memberikan saran kepada pemerintah terkait polemik Odol tersebut. Terlebih, masalah Odol ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi lintas sektoral.
Menurutnya, pemerintah setidaknya memberikan toleransi kepada Odol disertai dengan ketentuan-ketentuan umum, termasuk batasan muatan truk agar tidak merusak jalan. Bahkan pihaknya menyarankan agar pemerintah melakukan survei terlebih dahulu agar nantinya ada titik tengah mengenai Odol ini.
”Pemerintah mengambil jalan tengah dengan tetap menoleransi Odol bisa beroperasi di jalan, tetapi harus ada kajian dan survei terlebih dahulu. Misalnya, batasan muatan untuk odol, jalur yang harus dilewati dan lain-lain. Kalau ini dilakukan, maka nanti dalam membuat kebijakan, tidak ada yang dirugikan,” terangnya. (Wr).